Gubri Desak Pusat Bangun Jalan Lingkar Parit Kitang dan Atasi Banjir Rob Dumai

LINTASTIMURMEDIA.COM – DUMAI – Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, menegaskan urgensi percepatan pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang dan penanggulangan banjir rob di Kota Dumai, serta mendorong pemerintah pusat untuk merealisasikan program strategis tersebut dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Gubri saat mendampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, dalam kunjungan kerja ke Kota Dumai, Kamis (19/6/2025).

Jalan Lingkar Parit Kitang dirancang sebagai jalur strategis yang menghubungkan kawasan industri di Sungai Sembilan menuju Jalan Lintas Nasional. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan akan menjadi motor penggerak baru dalam mendongkrak konektivitas antarwilayah, memperkuat rantai pasok industri, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dan wilayah sekitarnya, yang selama ini menjadi sentra penting aktivitas ekonomi dan energi nasional.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, Gubernur Wahid secara lugas mengungkapkan kondisi infrastruktur jalan di Riau yang sangat memprihatinkan, termasuk kerusakan pada sejumlah ruas jalan nasional yang tergolong parah dan menghambat mobilitas masyarakat serta logistik.

“Rute menuju ke sini memang seperti itu, Pak. Itu baru jalan nasional yang rigid, tapi kondisinya rusak berat. Jalan kabupaten dan provinsi kondisinya bahkan jauh lebih buruk. Jalan yang seharusnya hitam, kini berubah jadi putih karena rusaknya,” ujar Wahid di hadapan perwakilan Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR.

Gubri menekankan pentingnya dukungan konkret pemerintah pusat terhadap daerah penghasil seperti Riau, yang selama ini menjadi lumbung energi nasional namun belum memperoleh proporsi pembangunan infrastruktur yang memadai.

“Seandainya saja kami diberikan 5 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kami, itu setara Rp50 triliun. Selesai kami bangun infrastruktur ini. Riau akan mampu berdiri kokoh dengan fasilitas publik yang layak,” tegas Wahid.

Ia mengungkapkan bahwa skema tersebut telah didiskusikan secara langsung bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam upaya memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam seperti Riau, yang selama ini menanggung beban berat dalam memelihara jaringan jalan, jembatan, dan fasilitas dasar lainnya.

“Kemarin kami sudah berdiskusi panjang dengan Bu Menteri. Kami jelaskan bagaimana sistemnya. PDRB yang tinggi tidak selalu berarti kemakmuran, karena justru menimbulkan beban biaya ekonomi besar bagi daerah untuk memelihara infrastruktur vital,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyambut positif aspirasi dan pemaparan yang disampaikan Gubernur Riau. Ia menilai bahwa apa yang disampaikan menjadi perhatian penting Komisi V, dan akan menjadi bahan pertimbangan serius dalam masa persidangan berikutnya.

“Kami meminta kepada jajaran Kementerian PUPR agar pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang bisa segera dimulai melalui skema pre-loading, agar ruas ini bisa mulai difungsikan secara bertahap,” ujarnya.

Terkait program penanggulangan banjir rob, Roberth juga mengisyaratkan kemungkinan pelaksanaan percepatan realisasi pada sebagian bagian proyek yang dianggap mendesak dan siap eksekusi cepat.

“Untuk penanganan banjir rob yang disampaikan, saya kira ada bagian-bagian yang dapat segera ditindaklanjuti oleh jajaran teknis Kementerian PUPR,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Dumai, Paisal, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran proyek, baik dari sisi pembebasan lahan, administrasi legal, hingga penyusunan skema anggaran bersama lintas instansi. Pihak Pemkot Dumai juga telah menyerahkan dokumen pendukung resmi berupa laporan dan proposal teknis kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR untuk ditindaklanjuti ke tahap realisasi.

Dengan sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Dumai, dan pemerintah pusat, Gubernur Abdul Wahid berharap langkah konkret segera diambil guna menjawab kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang sebagai pengungkit ekonomi daerah serta penanganan banjir rob yang semakin mengancam pesisir Dumai.