Cipayung Plus Desak Pansus Defisit Rp1,76 T Riau
Mahasiswa Riau desak DPRD bentuk Pansus usut defisit Rp1,76 T dalam APBD 2024. Diduga akibat tata kelola anggaran yang buruk dan tak transparan.
Thabrani Al-Indragiri 
LINTASTIMURMEDIA.COM - PEKANBARU - 25 Juni 2025 – Gabungan organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau, bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau serta sejumlah elemen kepemudaan lainnya, menggelar diskusi publik mendesak DPRD Provinsi Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Tujuan pembentukan Pansus ini adalah mengusut secara menyeluruh defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
Defisit yang sangat besar ini dianggap mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang tidak transparan dan berpotensi membuka ruang bagi dugaan penyimpangan anggaran, baik dalam aspek perencanaan maupun realisasi pelaksanaan belanja daerah. Temuan BPK RI memperkuat indikasi tersebut dengan menyebut adanya pemborosan anggaran, belanja tidak efisien, serta tumpang tindih program, yang mengarah pada ketidakberesan sistematis dalam pengelolaan APBD Riau.
Kondisi defisit yang mencapai Rp1,76 triliun ini bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata terhadap kelanjutan pembangunan di Riau. Berbagai sektor vital seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian daerah, dipastikan akan terdampak langsung akibat membengkaknya beban fiskal dalam APBD Riau 2025.
Dalam pernyataan sikap bersama, unsur Cipayung Plus Riau yang terdiri dari KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, hingga Himapersis, secara tegas menolak sikap pasif DPRD. Mereka menuntut lembaga legislatif tersebut untuk tidak hanya berkutat pada rapat seremonial dan rutinitas pembahasan pokok-pokok pikiran, melainkan segera menunjukkan fungsi pengawasan yang nyata dan bertanggung jawab melalui pembentukan Pansus.
“Kami tidak ingin DPRD hanya menjadi lembaga tukang stempel anggaran. Kami minta Pansus Defisit Anggaran segera dibentuk untuk menelusuri akar masalah dan mengurai ketimpangan postur anggaran daerah. Jika DPRD bungkam, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” ujar para perwakilan mahasiswa secara tegas.
Lebih lanjut, mahasiswa menegaskan bahwa bila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari DPRD, maka gelombang gerakan mahasiswa Riau akan terus digencarkan. Aksi-aksi besar yang melibatkan massa luas akan digelar untuk mengisi jalan-jalan utama Kota Pekanbaru, sebagai bentuk perlawanan atas krisis keuangan daerah yang berlarut-larut dan tidak segera ditangani secara serius.
