Skandal DPRD Deli Serdang: SPPD Rp1,1 M & Mobil Dinas Rp4 M, Massa AMPK Geruduk Kantor Dewan

DELI SERDANG – LINTASTIMURMEDIA.COM – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Aksi ini berlangsung ricuh lantaran Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Sharry, yang seharusnya hadir untuk menemui massa, justru tak terlihat batang hidungnya.

Unjuk rasa yang mendapat pengawalan ketat aparat Polresta Deli Serdang dan Satpol PP tersebut diwarnai dengan iring-iringan dua unit mobil pick-up, pengeras suara, serta puluhan angkutan kota (angkot) yang membawa massa. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mendesak agar pimpinan DPRD Deli Serdang mengembalikan dana perjalanan dinas yang mereka klaim mencapai Rp10,2 miliar sejak Januari hingga Agustus 2025.

Kritik Pedas: Dana Rakyat Jadi Ajang Foya-Foya

Muhari (43), salah seorang orator aksi, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Menurutnya, rakyat sudah terlalu lama dipermainkan oleh elite politik, baik di DPR RI maupun DPRD Deli Serdang.

“Ketua DPRD Zakky Sharry sudah mencederai hati rakyat. Bayangkan, perjalanan dinasnya saja menelan Rp1,1 miliar. Itu harus kita lawan!” teriak Muhari, yang langsung disambut pekikan massa, “Betul, harus kita lawan!”.

Ia juga menyoroti fasilitas mewah anggota DPR-RI yang mencapai Rp3 juta per hari untuk perjalanan dinas, ditambah sewa rumah dan tunjangan lainnya. Sementara itu, buruh di lapangan masih bergaji kecil dan banyak warga tetap hidup di bawah garis kemiskinan.

Desakan ke Aparat Hukum

AMPK meminta Kejaksaan Negeri Deli Serdang segera turun tangan mengusut dugaan pemborosan anggaran perjalanan dinas DPRD. Selain itu, mereka juga mendesak transparansi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam orasi lain, Fatimah Sinaga menegaskan bahwa angka fantastis perjalanan dinas dewan harus dibuka ke publik. “Rakyat berhak tahu ke mana uang pajak mereka dibelanjakan,” ujarnya lantang.

Ketua AMPK: Mobil Dinas Rp4 Miliar, Jalan Rusak Tak Tersentuh

Ketua Umum AMPK, Rahman JP Hutabarat, ikut mengecam keras gaya hidup mewah para wakil rakyat. Ia menyebut mobil dinas Ford senilai Rp4 miliar yang digunakan Ketua DPRD Deli Serdang sebagai kendaraan termewah se-Sumatera Utara.

“Seharusnya, anggaran Rp10 miliar lebih itu dipakai memperbaiki jalan di STM Hulu dan daerah lain yang masih banyak rusak. Bukan untuk perjalanan dinas dan kemewahan,” ucapnya.

Hutabarat juga menyinggung soal BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) yang justru dipangkas, sementara kebutuhan warga miskin semakin mendesak. Menurutnya, dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk kesehatan dan pendidikan gratis masyarakat.

“Ini keresahan rakyat Deli Serdang, bukan keresahan kami pribadi,” tegasnya.

Dialog dengan Dewan Tanpa Hasil

Setelah aksi berlangsung sekitar 30 menit, sejumlah anggota DPRD yakni M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Adami Sulaiman, Merry Alfrida Sitepu, Gendro Judo Buwono, Misdianto, serta Sekwan Iwan Salewa akhirnya keluar menemui massa.

Namun, kericuhan terjadi ketika Rahman JP Hutabarat mendesak agar Ketua DPRD Zakky Sharry maupun satu dari empat pimpinan dewan hadir langsung. Massa menolak jika hanya anggota biasa yang memberi tanggapan.

“Kami ini rakyat, bukan bandit. Masa satu pimpinan pun tak ada yang berani menemui kami?” teriak Hutabarat dengan nada tinggi.

Akhirnya, 10 perwakilan massa diterima masuk ke ruang rapat DPRD. Namun karena tak satu pun pimpinan hadir, AMPK memilih keluar dari forum. “Percuma, jawaban kalian pasti hanya ‘akan disampaikan ke pimpinan’. Lebih baik kami keluar,” ujar Hutabarat.

Anggota Dewan Mengaku Tak Bisa Menjawab

Usai pertemuan singkat itu, M. Dhanil Ginting, H. Purwa Ningrum, Merry Sitepu, dan Gendro Judo Buwono menyampaikan kepada wartawan bahwa mereka sudah menerima aspirasi massa. Namun mereka mengaku tidak dapat menjelaskan alasan absennya Ketua dan pimpinan DPRD.

Editor: Thab212
Wartawan: Rizky Zulianda