Ketua Komcab LP-KPK Kuansing Respons Kritik Anggota DPRD tentang Pembentukan OPD Baru dan Pengadaan Kendaraan Dinas

LINTASTIMURMEDIA.COM - Teluk Kuantan, Selasa 22 April 2025 - Ketua Komcab Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintahan Dan Keadilan Kabupaten Kuantan Singingi (LP-KPK), Wirman Patopang, angkat bicara terkait polemik yang muncul setelah pernyataan salah satu anggota DPRD Kuansing, Desi Guswita. Desi mengkritik kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembentukan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dan pengadaan kendaraan dinas. Wirman menilai kritik tersebut sarat dengan kepentingan pribadi dan tidak mencerminkan semangat membangun daerah.

“Jika kritik itu benar-benar tulus, mestinya disampaikan melalui forum resmi dewan, bukan hanya digoreng di media yang terkesan seperti membela rakyat, padahal kepentingan pribadi begitu kentara. Jangan ada ‘udang di balik batu’, karena masyarakat sekarang semakin cerdas dalam menilai antara perjuangan sejati dan pencitraan murahan,” tegas Wirman.

Peningkatan OPD Bukan Kebijakan Sembarangan

Wirman menegaskan bahwa penambahan OPD bukanlah kebijakan sembarangan, melainkan bagian dari strategi reformasi birokrasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta membagi beban kerja yang selama ini menumpuk di beberapa dinas. Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan melayani.

“Ini bukan proyek politik. Ini adalah kerja nyata dalam membangun sistem. Jangan sampai ada anggota DPRD yang justru menggiring opini publik demi agenda pribadi yang merugikan masyarakat,” tambahnya dengan nada serius.

Soroti Peran Jurnalis Jon Hendri dalam Konflik Politik

Wirman juga menyayangkan keterlibatan Jon Hendri, yang dikenal sebagai jurnalis, namun justru aktif sebagai narasumber dalam pemberitaan yang terkesan provokatif. “Jurnalis itu memiliki kode etik yang jelas: meliput dan menulis, bukan menciptakan opini dengan menjadi pelaku narasi. Jika Jon Hendri memang anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), PWI harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap independensi dan netralitasnya,” ujar Wirman.

Ia menegaskan bahwa ruang media harus dijaga netralitasnya. “Wartawan seharusnya menjadi mata dan telinga publik, bukan pengeras suara dari satu kelompok tertentu. Jika wartawan terlibat dalam konflik politik, ia kehilangan integritas profesinya.”

Pentingnya Fungsi DPRD dan Pembahasan Perda

Dari sisi hukum, Wirman mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penambahan OPD dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas secara menyeluruh oleh DPRD, bukan hanya oleh satu atau dua orang anggota yang ingin tampil heroik.

“Bukannya memperkuat fungsi DPRD, mereka justru membajak nama lembaga untuk agenda pribadi. Jangan karena ingin popularitas di Pilkada atau mendapatkan jabatan di partai, mereka memanipulasi ruang publik dengan narasi seolah-olah anti pemborosan, padahal hanya mencari panggung,” tambahnya.

Ajakan untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah

Wirman mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah yang bertujuan memperbaiki pelayanan dan mempercepat pembangunan. “Kita ini sedang membangun Kuansing, bukan sedang bermain drama politik. Bupati dan jajarannya membutuhkan dukungan, bukan sandungan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa semua partai pendukung pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pembangunan. Loyalitas kader terhadap perjuangan partai bukanlah bentuk pembungkaman, melainkan kedisiplinan dalam sistem demokrasi.

“Masyarakat kini lebih membutuhkan hasil nyata, bukan sensasi. Jika ada anggota dewan atau jurnalis yang lebih sibuk menciptakan kegaduhan daripada mencari solusi, publik harus lebih kritis dalam menilai. Jangan terbuai dengan narasi, lihat siapa yang ada di balik narasi tersebut dan apa motifnya,” tutup Wirman.