PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

JAKARTA, LINTASTIMURMEDIA.COM – Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dua kadernya yang juga publik figur ternama, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya, dari kursi Anggota DPR RI Fraksi PAN.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan pers yang disampaikan Minggu (31/8/2025).

“Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak Senin, 1 September 2025,” tegas Viva Yoga.

Langkah tersebut menjadi sorotan publik, mengingat keduanya baru saja menjadi pusat perhatian nasional setelah menuai kontroversi dalam beberapa pekan terakhir.

Latar Belakang Kontroversi Eko Patrio dan Uya Kuya

Eko Patrio, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN, diketahui sempat memancing kritik luas usai mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya @ekopatriosuper. Dalam video tersebut, Eko tampil sebagai DJ yang menyetel musik dengan nuansa “sound horeg”, seolah merespons kritik publik terhadap sejumlah anggota DPR yang berjoget pada Sidang Tahunan MPR RI 2025 usai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.

“Biar jogednya lebih keren pakai sound ini aja,” tulis Eko dalam unggahan itu.

Aksi tersebut dianggap publik sebagai bentuk pelecehan moral dan empati, mengingat kondisi rakyat sedang menghadapi kesulitan ekonomi di tengah kenaikan tunjangan DPR RI. Uya Kuya, yang juga ikut berjoget dalam peristiwa itu, belakangan menyampaikan permintaan maaf, namun tetap tak mampu meredam kekecewaan masyarakat.

Dampak Sosial dan Gejolak Unjuk Rasa Nasional

Gelombang kritik atas aksi Eko Patrio dan Uya Kuya dengan cepat meluas menjadi gelombang protes sosial politik. Pada 25 Agustus 2025, ribuan massa turun ke jalan menolak kenaikan tunjangan DPR RI. Aksi kemudian memanas pada 28 Agustus 2025, ketika seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, tewas terlindas mobil Brimob saat demonstrasi berlangsung.

Peristiwa tragis itu memperlebar bara kemarahan publik. Unjuk rasa menjalar ke berbagai daerah, mulai dari Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, hingga Makassar.

Bentrokan pun tak terhindarkan. Sejumlah fasilitas umum rusak, halte bus dibakar, bahkan Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya ikut menjadi sasaran amarah massa pada Sabtu (30/8/2025). Situasi ini kian memperburuk citra DPR di mata publik, sekaligus menekan partai politik agar mengambil langkah tegas terhadap kader yang dianggap mencederai moralitas wakil rakyat.

PAN Serukan Ketertiban, Prabowo Didorong Selesaikan Polemik

Dalam keterangannya, Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa PAN berkomitmen menjaga stabilitas politik nasional dan mendukung penuh langkah pemerintah.

“Kami mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” ujarnya.

Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah meredam gejolak sosial yang makin meluas. Presiden Prabowo bahkan menunda agenda kunjungan ke luar negeri demi memantau langsung situasi dalam negeri.

Reaksi Publik dan Respons Elite Politik

Selain PAN, sejumlah partai politik lain ikut mengambil langkah disiplin terhadap kadernya yang dinilai mencederai etika politik. Publik menilai langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Namun, di sisi lain, muncul tuntutan lebih keras dari masyarakat sipil agar tunjangan DPR RI dievaluasi secara menyeluruh. Beberapa organisasi mahasiswa dan buruh menyerukan agar DPR mengembalikan tunjangan yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi rakyat.

Tak sedikit pula akademisi yang menilai bahwa fenomena ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran atas moralitas politik nasional.

Penutup: Gelombang Reformasi Etika Politik?

Kasus penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya bukan hanya persoalan internal PAN, tetapi juga menjadi cermin rapuhnya komunikasi politik wakil rakyat dengan publik.

Peristiwa ini menegaskan bahwa di era keterbukaan informasi, setiap langkah politisi akan diawasi ketat masyarakat. Kontroversi yang lahir dari sebuah video parodi mampu memicu gelombang protes berskala nasional, bahkan menelan korban jiwa.

Kini, publik menunggu sejauh mana komitmen partai politik dan pemerintah dalam menata ulang etika politik, menjaga wibawa DPR RI, sekaligus memulihkan kepercayaan rakyat yang semakin terkikis.