Pemerintah Pusat Tinjau Karhutla Riau, Hotspot Tembus 4.449 Titik
Pemerintah pusat bergerak cepat tangani karhutla di Riau. Hotspot capai 4.449 titik, OMC digelar, dan patroli gabungan dikerahkan di wilayah rawan kebakaran.
Thabrani Al-Indragiri 
LINTASTIMURMEDIA.COM - PEKANBARU – Pemerintah pusat bergerak cepat merespons lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang kian mengkhawatirkan. Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar, bersama Kepala BNPB, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga strategis, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik api karhutla di Provinsi Riau.
Langkah ini menjadi bentuk respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat dalam mengakselerasi penanganan karhutla secara terpadu, menyusul peningkatan signifikan jumlah hotspot Riau 2025, khususnya di bulan Juli.
“Kondisi iklim dan cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Riau saat ini membutuhkan perhatian dan tindakan cepat dari seluruh pihak,” ujar Sulaiman Umar, Senin (21/7/2025), saat mengunjungi lokasi karhutla.
Ia menjelaskan, meskipun sempat terjadi deteksi asap lintas batas pada 19 Juli 2025, situasi di Riau menunjukkan perbaikan pada hari berikutnya.
“Tanggal 20 Juli 2025, kondisi asap sudah membaik dan tidak lagi terpantau adanya asap lintas batas,” tambahnya.
Berdasarkan pantauan Satelit Himawari BMKG, sebaran asap karhutla masih teridentifikasi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi salah satu episentrum kebakaran di Provinsi Riau tahun ini. Data ini juga sejalan dengan laporan terbaru Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mencatat Rokan Hilir sebagai daerah dengan jumlah titik panas (hotspot) tertinggi di Riau: 1.767 titik. Disusul Rokan Hulu (1.114 titik) dan Kota Dumai (333 titik).
Secara kumulatif, jumlah hotspot karhutla di Riau sejak 1 Januari hingga 20 Juli 2025 telah mencapai 4.449 titik, dengan lonjakan drastis terjadi pada Juli 2025 sebanyak 3.031 titik api. Kenaikan ini memicu kekhawatiran serius terhadap potensi bencana ekologis dan kesehatan masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya darurat, pemerintah telah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mempercepat turunnya hujan buatan di Riau, khususnya di wilayah lahan gambut yang sangat rentan terbakar.
OMC Riau 2025 yang dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG bekerja sama dengan mitra swasta telah memasuki dua tahap pelaksanaan. Hingga kini, telah dilakukan 14 sortie dengan total 12.600 kilogram garam (NaCl) disemai ke awan guna memicu hujan buatan.
“Operasi Modifikasi Cuaca ini sangat penting untuk mengurangi risiko kekeringan dan mempercepat pemadaman, khususnya di lahan gambut,” jelas Wamen Sulaiman.
Di samping itu, patroli darat karhutla juga digencarkan. Tim gabungan dari Manggala Agni, TNI, Polri, serta elemen Masyarakat Peduli Api (MPA) terus melakukan patroli dan pemadaman secara massif.
Saat ini, patroli terpadu pencegahan karhutla telah berlangsung di 9 posko desa di Provinsi Riau, sementara patroli mandiri aktif dilakukan di 19 posko desa lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pencegahan berbasis komunitas yang dinilai efektif untuk mendeteksi dini titik api.
Berdasarkan data resmi Kementerian Kehutanan, total luas lahan yang terbakar di Riau selama periode Januari–Mei 2025 tercatat mencapai 751,08 hektare, dengan dominasi lahan gambut seluas 695,72 hektare atau sekitar 96,23 persen. Sementara sisanya merupakan lahan mineral. Sebanyak 97,81 persen titik kebakaran terjadi di wilayah non-hutan, seperti kebun dan semak belukar yang belum dikelola secara lestari.
Sulaiman Umar menekankan pentingnya sinergi multipihak dalam pengendalian karhutla, agar langkah-langkah di lapangan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, pelaku usaha, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam penanganan karhutla secara menyeluruh,” tegasnya.
Dalam upaya penguatan personel, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Januanto, menyebut bahwa sebanyak 120 personel Manggala Agni telah dikerahkan ke Riau, termasuk bantuan pasukan dari provinsi lain seperti Jambi dan Sumatera Selatan.
“Bahkan dari luar Riau seperti Daops Bukit Tempurung Jambi, Daops Sarolangun Jambi, dan Daops Musi Banyuasin Sumsel juga telah diturunkan untuk mendukung pengendalian karhutla Riau,” jelas Januanto.
Pemerintah berharap sinergi ini mampu menekan laju kebakaran hutan dan lahan di Riau, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang 2025.
