Pemprov Riau Rotasi Pejabat Eselon II, Tunjuk 19 Plt OPD

PEKANBARU – LINTASTIMURMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali melakukan langkah strategis dalam penyegaran birokrasi dengan merotasi dan melantik sejumlah pejabat eselon II. Prosesi rotasi yang berlangsung pada Jumat (19/9/2025) tersebut menjadi momentum penting dalam menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan daerah.

Usai pelantikan, Gubernur Riau Abdul Wahid secara resmi menunjuk 19 pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Penunjukan ini dinilai sebagai bagian dari upaya memastikan roda pemerintahan berjalan efektif meski terdapat peralihan jabatan pada posisi strategis.

Surat penunjukan Plt Kepala OPD diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang menekankan pentingnya kelancaran transisi serta akuntabilitas pejabat dalam melaksanakan tugas baru mereka.

Penegasan Sekda Riau: Aset OPD Harus Tertib dan Terjaga

Dalam arahannya, Syahrial Abdi menegaskan agar setiap pejabat yang bergeser jabatan memastikan seluruh aset milik OPD dikembalikan ke unit asal. Langkah ini diperlukan untuk mencegah potensi hambatan administrasi serta menjaga tertibnya manajemen aset daerah.

“Pastikan semua aset milik OPD kembali ke unit asalnya. Bagi bapak/ibu yang mendapat amanah di tempat baru, gunakan aset yang tersedia di OPD masing-masing,” tegas Syahrial saat memberikan sambutan di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (22/9/2025).

Sekda juga menekankan agar pejabat yang ditunjuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing. Dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, mereka diharapkan dapat melanjutkan program pembangunan, menjaga pelayanan publik, serta tidak menunda agenda strategis yang telah disusun sebelumnya.

Dorongan Kolaborasi dan Komitmen Bersama

Lebih jauh, Syahrial mengingatkan pentingnya sinergi lintas OPD. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pencapaian visi-misi pembangunan daerah yang dicanangkan oleh Gubernur Abdul Wahid.

“Mudah-mudahan momentum serah terima jabatan hari ini menjadi pijakan bagi kita semua untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Riau yang berdaya saing, maju, dan sejahtera,” ujarnya penuh optimisme.

Daftar 19 Pejabat Plt Kepala OPD Pemprov Riau

Adapun 19 pejabat yang secara resmi ditunjuk sebagai Plt Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, yakni:

1. Muhammad Sayoga – Plt Kepala Bapenda Riau

2. Ispan Syahputra – Plt Kepala BPKAD Riau

3. Devi Rizaldi – Plt Kepala DPMPTSP Riau

4. Salman – Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Riau

5. drg. Yusi Prastiningsih – Plt Direktur RSUD Arifin Achmad Riau

6. Purnama Irwansyah – Plt Kepala Bappeda Riau

7. Ade Yudistira – Plt Kepala Dinas Pariwisata Riau

8. Dody Saputra Dinata – Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Riau

9. Zulkifli Syukur – Plt Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau

10. Thomas Larfo Dimiera – Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau

11. Bobby Rachmat – Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Riau

12. Zul Anshari – Plt Kepala BKD Riau

13. Ismon Diando Simatupang – Plt Kepala Dinas ESDM Riau

14. Supriadi – Plt Kepala Dinas Perkebunan Riau

15. Marto Saputra – Plt Sekretaris DPRD Riau

16. Wiwik Suryani – Plt Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Riau

17. Embiyarman – Plt Kepala Dinas LHK Riau

18. Ade Syaputra – Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Riau

19. Widodo – Plt Kepala Dinas Kesehatan Riau

Makna Strategis Rotasi dan Penunjukan Plt

Rotasi pejabat eselon II serta penunjukan 19 Plt Kepala OPD ini dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Selain memperkuat efektivitas birokrasi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menghadirkan energi baru dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov Riau.

Dengan adanya kepemimpinan baru di berbagai OPD strategis, publik berharap arah kebijakan pembangunan Riau dapat berjalan lebih adaptif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan daerah secara nyata.