Kapolres Sibolga Diduga Bekingi Judi, Garda Kamtibmas Sumut Desak Copot

LINTASTIMURMEDIA.COM – MEDAN, — Nama Kapolres Sibolga berpangkat Kombes Pol Eddy Ingganta kembali mencuat usai dirinya diduga membiarkan maraknya praktik perjudian di wilayah hukum Kota Sibolga. Bersama Kasat Reskrim Polres Sibolga, AKBP Rudi Sahar Harol Panjaitan, keduanya dituding mengizinkan keberadaan cukong dan mafia judi beroperasi secara terang-terangan tanpa hambatan dari pihak kepolisian.

Dugaan ini mencuat setelah kunjungan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ke Kota Sibolga pada Jumat, 11 Juli 2025 pukul 16.30 WIB. Saat diwawancarai oleh tim media, Kapolres hanya memberikan pernyataan normatif, “Nanti akan saya cek, lo,” ujarnya singkat, tanpa tindak lanjut tegas.

Namun ironisnya, hingga kini, praktik perjudian di Kota Sibolga tetap langgeng. Aktivitas yang melibatkan tembak ikan dan bentuk judi lainnya ini seolah mendapat restu dari aparat penegak hukum setempat. Bahkan, muncul dugaan kuat bahwa praktik judi di kota itu telah “dihalalkan” secara tidak langsung oleh Kapolres dan jajarannya karena tidak ada penindakan hukum berarti.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pernah dilakukan penggerebekan terhadap lokasi judi tersebut. Namun sangat disayangkan, yang ditangkap hanya para pekerja lapangan. Sementara pihak yang menyediakan fasilitas, mencari lokasi, dan terutama bandar besarnya dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak ada proses hukum terhadap otak pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Lebih mencengangkan, Kapolres bersama Kasat Reskrim diduga ikut terlibat dalam membekingi praktik perjudian tersebut. Indikasi keterlibatan keduanya diperkuat dengan dugaan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi sebagai “upeti”. Bahkan disebut-sebut, mereka tega menjual nama Wakapolda Sumut demi memuluskan aksi-aksi ilegal tersebut, sehingga bisnis judi tembak ikan tidak tersentuh oleh penegakan hukum.

Menanggapi situasi ini, Komandan Garda Kamtibmas Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Juanda Simanjuntak, yang juga menjabat sebagai Kepala Pengamanan Khusus Sumut di bawah Forum Kader Bela Negara (FKBN) Kementerian Pertahanan, menyampaikan kekecewaan yang mendalam. Ia mengecam keras pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Juanda mengungkapkan bahwa pihaknya, bersama anggota Garda Kamtibmas Indonesia dan media, telah dua minggu lebih mencoba mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian setempat mengenai aktivitas perjudian tersebut. Namun tidak ada tanggapan memadai. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa aparat penegak hukum sudah “masuk angin” dan menerima upeti dari para pelaku judi.

“Saya berharap Kapolri memerintahkan langsung Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan, agar segera mencopot Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sibolga. Karena mereka diduga kuat terlibat dalam praktik pembekapan mafia perjudian di kota itu,” tegas Juanda.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa efek dari pembiaran judi sangat merusak kehidupan sosial masyarakat. “Praktik judi bukan hanya soal moral, tapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan angka kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, dan tindak pidana lainnya,” ujarnya.

Sebagai bagian dari pengawasan sipil terhadap aparat negara, Juanda yang juga Ketua KPK Perlindungan Konsumen di Projamin Sumut, mendesak agar rekening pribadi Kapolres dan Kasat Reskrim segera diperiksa. Jika ditemukan aliran dana mencurigakan atau dugaan praktik pencucian uang (money laundering), maka mereka patut diduga kuat berkolaborasi dan melindungi bisnis perjudian di Kota Sibolga.

Dengan penuh tanggung jawab moral dan amanah konstitusional, Komandan Garda Kamtibmas Indonesia Sumut bersama timnya akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polres Sibolga agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak semakin tergerus.

Editor: Thab313
Wartawan: Rizky Zulianda