Sengketa Tanah Silalas, Lurah Dinilai Abai
Ketua TKN & Pagar UNRI Didesak Turun Tangan
Thabrani Al-Indragiri 
LINTASTIMURMEDIA.COM - MEDAN - Sengketa lahan di Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, kembali menjadi sorotan publik. Masyarakat mendorong Ketua Umum TKN KOMPAS NUSANTARA dan Ketua Umum Pagar UNRI untuk turun tangan dan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini.
Perselisihan antara dua kelompok warga yang sama-sama mengklaim hak kepemilikan atas sebidang tanah telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya konflik horizontal yang lebih besar. Ironisnya, ketidakhadiran Lurah dan Kepala Lingkungan (Kepling) dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa tersebut justru memperparah situasi dan menjadi perhatian publik.
Kuasa hukum dari salah satu pihak, yang mengaku sebagai pembeli sah tanah dari almarhumah Hj. Siti Alam Nasution, menyebutkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke sejumlah instansi, termasuk Camat Medan Barat, Lurah Silalas, Polrestabes Medan, dan Polsek Medan Barat. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut konkret dari pihak kelurahan maupun aparat lingkungan.
"Upaya mediasi secara resmi sudah kami ajukan melalui surat permohonan kepada kantor Lurah, tetapi hingga hari ini tidak direspons," ujar Adiwarman Lubis, kuasa hukum pihak pembeli. Ia menyayangkan sikap aparatur kelurahan yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan konflik warga.
Lubis menegaskan bahwa sikap Lurah dan Kepling yang terkesan abai dan pasif sangat disayangkan, mengingat keduanya memiliki peran vital sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota di tingkat bawah.
"Sikap Lurah dan Kepling yang cenderung cuek menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat," tegas Lubis. "Padahal, mereka seharusnya menjadi penengah yang adil dalam konflik seperti ini, bukan malah membiarkan persoalan ini berlarut-larut hingga menimbulkan potensi kerugian sosial maupun hukum bagi kedua belah pihak."
Lebih lanjut, Lubis menyoroti lemahnya kinerja dan minimnya kepekaan sosial yang ditunjukkan aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan tersebut. Ia bahkan meminta agar Walikota Medan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Camat, Lurah, dan Kepling yang dinilai lalai dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
"Kami mendesak agar Walikota Medan, Bapak Rico Waas, mengambil langkah tegas dan memberi perhatian khusus terhadap masalah ini. Jangan sampai ketidakpedulian aparatur daerah menjadi sumber konflik berkepanjangan," ujar Lubis.
Selain itu, pihaknya juga berharap agar Ketua Umum TKN KOMPAS NUSANTARA dan Ketua Umum Pagar UNRI turut menyuarakan persoalan ini ke publik sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
"Pemimpin organisasi publik seperti mereka memiliki posisi strategis untuk mendorong penyelesaian konflik secara adil dan damai. Kehadiran mereka dibutuhkan agar keadilan sosial bisa ditegakkan, dan aspirasi warga bisa tersampaikan dengan benar," tutup Lubis.
