Dulu Darurat Sampah, Kini Jadi Role Model Nasional: Wali Kota Agung Puji LPS Pekanbaru

Wali Kota Agung silaturahmi dengan LPS 83 kelurahan Pekanbaru, tegaskan pengelolaan sampah mandiri tanpa APBD jadi model nasional jelang Ramadan 1447 H.

Dulu Darurat Sampah, Kini Jadi Role Model Nasional: Wali Kota Agung Puji LPS Pekanbaru
Silaturahmi Wali Kota Agung dengan LPS, Pekanbaru Tunjukkan Tata Kelola Sampah Tanpa APBD

PEKANBARU – LINTASTIMURMEDIA.COM – Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho, SE, MM, menggelar silaturahmi dengan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dari 83 kelurahan se-Kota Pekanbaru, Selasa (17/2/2026) sore. Kegiatan ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

Silaturahmi berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota di Jalan A Yani, dihadiri Ketua TP PKK Kota Pekanbaru Hj Sulastri Agung, S.Sos., M.H., Wakil Ketua I DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Drs Ingot Ahmad Hutasuhut, para asisten, staf ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta camat dan lurah se-Kota Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Wali Kota Agung memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis LPS yang dinilai telah menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota, khususnya di lingkungan pemukiman dan ruas jalan permukiman warga.

LPS Lahir dari Krisis Sampah 2025, Kini Jadi Role Model Nasional

Wali Kota Agung menjelaskan bahwa pembentukan LPS berawal dari status darurat sampah yang melanda Kota Pekanbaru pada masa transisi kepemimpinan di awal tahun 2025. Saat itu, tumpukan sampah menjadi persoalan serius yang mengancam kesehatan lingkungan dan wajah kota.

“Maka kita mulai membentuk LPS,” ungkap Wali Kota Agung.

Pada fase awal pembentukan, keberadaan LPS sempat menuai keraguan. Sebagian pihak menilai program tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta diragukan efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan persampahan kota.

Namun, seiring waktu, LPS justru menunjukkan kinerja signifikan dan menjadi inovasi tata kelola sampah yang mendapat perhatian luas.

“Tapi saat ini, ke mana pun kami turun, bertemu dengan kepala daerah, ceritanya ingin belajar dengan LPS Kota Pekanbaru,” ujar Wali Kota Agung, disambut tepuk tangan ratusan anggota LPS yang hadir.

LPS Mandiri Tanpa Subsidi APBD, Terobosan Tata Kelola Persampahan

Sejak mulai diberdayakan pada Juli 2025, LPS di 83 kelurahan dinilai berhasil menciptakan model pengelolaan sampah yang mandiri secara pembiayaan, tanpa bergantung pada subsidi APBD.

“Di daerah lain, LPS atau pengelola sampahnya masih menggunakan subsidi dari pemerintah. Kita, LPS-nya bisa mandiri tanpa APBD,” tegas Agung.

Model ini dinilai sebagai terobosan tata kelola lingkungan perkotaan, sekaligus bukti bahwa kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan komunitas dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Instruksi Camat dan Lurah: Dukung Penuh LPS di Wilayah Masing-Masing

Untuk memperkuat kinerja LPS, Wali Kota Agung secara tegas menginstruksikan seluruh camat dan lurah agar memberikan dukungan penuh terhadap lembaga tersebut.

“Karena LPS merupakan lembaga resmi yang menyelamatkan wajah Pekanbaru. Tanpa dukungan camat dan lurah, maka LPS tidak akan bisa berjalan sendiri dalam menjaga kebersihan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebersihan kota bukan hanya soal anggaran atau infrastruktur, melainkan tentang kekompakan, kesadaran kolektif, dan kepemimpinan wilayah.

“Kebersihan itu mahal, tidak bisa diukur dengan uang. Ukurannya adalah kekompakan, kesadaran, dan tentu keikutsertaan camat dan lurah,” pungkasnya.

Penguatan LPS Jelang Ramadan, Dorong Kota Bersih dan Sehat

Silaturahmi ini juga menjadi bagian dari persiapan Kota Pekanbaru menyambut Ramadan 1447 H, di mana kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana ibadah yang nyaman, sehat, dan kondusif bagi masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan LPS tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi motor edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, termasuk pemilahan, daur ulang, dan pengembangan bank sampah di tingkat kelurahan.