Habib Hanif Alatas Ingatkan Pemerintah Atasi Akar Masalah Kerusuhan dan BUMN Rugi

LINTASTIMURMEDIA.COM – BOGOR – Habib Muhammad Hanif Alatas menegaskan pentingnya pemerintah mengambil langkah serius dalam mengatasi akar masalah yang memicu berbagai peristiwa kerusuhan di tanah air. Menurutnya, huru-hara yang terjadi belakangan ini bukanlah tanpa sebab, melainkan buah dari banyak persoalan yang dibiarkan menumpuk tanpa penyelesaian mendasar.

“Kita tidak ingin huru-hara yang terjadi seperti sekarang ini. Huru-hara yang tanpa arah, siapa yang menggerakkan dan siapa yang digerakkan tidak jelas, arahnya pun kacau. Tetapi di sisi lain, tidak akan ada asap kalau tidak ada api,” tegas Habib Hanif saat menyampaikan ceramah di Majelis Al Ihya, Kota Bogor, Ahad (31/8/2025).

Ia menekankan, jangan hanya sibuk memperdebatkan kerusuhan di permukaan. Pemerintah seharusnya berfokus mencari dan mengobati akar masalah yang menjadi sumber munculnya “api” kerusuhan.

“Kalau kita cuma sibuk memadamkan api tanpa mengatasi penyebabnya, maka artinya satu api dipadamkan, besok akan muncul api lain,” tambah menantu Habib Rizieq Syihab (HRS) tersebut.

Kritik Terhadap BUMN dan Pejabat yang Bukan Ahlinya

Dalam ceramahnya, Habib Hanif menilai kerusuhan sosial yang merebak saat ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan mendasar, salah satunya praktik penempatan pejabat negara maupun komisaris di BUMN yang bukan berasal dari kalangan ahli.

“Berapa banyak buzzer atau influencer yang diangkat jadi komisaris BUMN? Akhirnya apa yang terjadi? Banyak BUMN kita merugi. Padahal BUMN didirikan untuk menopang keuangan negara. Tapi karena diserahkan bukan pada ahlinya, BUMN justru gagal. Nabi sudah mengingatkan, kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya,” jelasnya.

Habib Hanif pun mempertanyakan kondisi keuangan BUMN strategis seperti PLN dan Pertamina yang terus mencatat kerugian, padahal keduanya memegang peran vital bagi kehidupan rakyat.

“PLN tidak punya saingan, rakyat membayar listrik langsung tanpa utang, tapi kenapa bisa rugi? Pertamina juga begitu, rakyat membeli BBM dengan harga mahal, tapi tetap dilaporkan rugi. Ada yang salah dalam pengelolaan ini,” tegasnya.

Soroti Akhlak Pemimpin dan Kebijakan Pajak

Selain soal BUMN, Habib Hanif juga menyoroti perilaku sebagian pejabat yang menurutnya jauh dari nilai akhlak. Ia menilai, rakyat sering kali menjadi cerminan dari moral pemimpinnya.

“Kalau pejabatnya baik, rakyat akan ikut baik. Kalau pejabatnya tidak baik, jangan salahkan rakyat jika ikut tidak baik. Lihat sekarang, pejabat hidup bermewah-mewah, ketika rakyat kritik mereka malah ditertawakan. Rakyat lapar, banyak pengangguran, tapi mereka justru berjoget-joget di gedung DPR, bahkan bikin parodi. Itu bukti tidak ada empati,” ungkapnya.

Ia juga mengkritik kebijakan perpajakan yang kerap membebani rakyat kecil. Pernyataan yang menyamakan pajak dengan zakat dinilainya sebagai kekeliruan besar.

“Zakat itu diambil dari orang kaya untuk membantu orang miskin, sedangkan pajak justru dipungut dari semua kalangan termasuk rakyat miskin. Lebih ironis lagi, pajak itu sebagian digunakan untuk menggaji pejabat kaya. Jadi jangan pernah samakan zakat dengan pajak,” tegasnya.

Puncak Kemarahan Rakyat dan Jalan Keluar

Habib Hanif Alatas menegaskan bahwa kondisi sosial yang memanas saat ini merupakan bentuk puncak kekecewaan rakyat akibat akumulasi masalah yang tidak ditangani. Namun, ia juga mengingatkan bahwa situasi ini tetap harus diselesaikan dengan cara yang bijak dan solutif.

“Rakyat marah karena dikecewakan terus-menerus. Tapi pada akhirnya, kondisi ini tetap harus diatasi. Pemerintah harus kembali ke akar masalah, memperbaiki tata kelola negara, memilih pemimpin yang berakhlak, dan menyerahkan amanah kepada ahlinya,” pungkasnya.